Deklarasi PPP
DEKLARASI
Keempat Partai Islam: NU, PARMUSI, PSII, dan PERTI yang sampai sekarang ini tergabung dalam bentuk konfederasi kelompok Partai Persatuan Pembangunan, dalam Rapat Presidium Badan Pekerja dan Pimpinan Fraksi tanggal 5 Januari 1973, telah seia sekata untuk memfusikan politiknya dalam satu partai politik bernama Partai Persatuan Pembangunan.
Segala kegiatan yang bukan kegiatan politik, tetap dikerjakan organisasi masing-masing sebagaimana sediakala, bahkan lebih ditingkatkan sesuai dengan partisipasi kita dalam pembangunan spirituil/materiil.
Untuk merealisasikan kesepakatan ini telah dibentuk team untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang diperlukan oleh Partai Persatuan Pembangunan, baik organisatoris maupun politis.
Kemudian hasil dari pekerjaan team dilaporkan Presidium untuk selanjutnya disampaikan kepada dan disahkan oleh suatu musyawarah yang lebih representatif yang Insya Allah akan diadakan selambat-lambatnya awal Februari 1973.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala memberikan taufiq dan hidayah-Nya. Amin.
Jakarta, 5 Januari 1973
PRESIDIUM KELOMPOK
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
Ttd,
KH. Dr. Idham Khalid
HMS. Mintaredja
H. Anwar Tjokroaminoto
Rusli Halil
KH. Masykur
Jati Diri PPP
I. Cita-cita dan Visi Partai
Cita-cita Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah merealisasikan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang berupa: “….melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial.”
Untuk itu, maka PPP merumuskan visi tentang kehidupan beragama, kehidupan berpolitik, kehidupan berekonomi, dan kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan beragama, PPP berkeyakinan bahwa agama adalah sumber kekuatan rohani, moral dan etika, sumber inspirasi, serta sumber motivasi yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh manusia. Menyadari bahwa di Indonesia terdapat berbagai agama, PPP memperjuangkan terjaminnya “kebebasan untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu,” seperti tertuang dalam Pasal 29 UUD 1945. Ini sesuai dengan prinsip ajaran Islam lakum diinukum waliyadiin (bagimu agamamu, bagiku agamaku). Dalam hubungan internal dan antar umat beragama, PPP memperjuangkan toleransi bermadzhab dan dilandasi dengan nilai-nilai akhlaq al karimah (akhlak mulia). PPP berkewajiban merealisasikan berlakunya syariat Islam tanpa mengurangi toleransi kepada agama lain.
Dalam kehidupan berpolitik, PPP berpendapat bahwa nilai-nilai etika politik perlu ditegakkan, hak-hak politik rakyat yang dijamin UUD 1945 perlu dihargai dan dilindungi, termasuk penyaluran aspirasi politiknya. Sejalan dengan itu, PPP berkeyakinan bahwa demokrasi hanya mungkin dapat ditegakkan atas dasar negara hukum (rechstaat) dan bukan atas dasar negara kekuasaan (machstaat). Kekuasaan harus dibatasi dengan penegakan hukum dan keadilan serta perlindungan hak-hak asasi manusia, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan.
Dalam kehidupan berekonomi, PPP mencita-citakan tegaknya asas “demokrasi ekonomi” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Pembangunan ekonomi haruslah mengutamakan kemakmuran rakyat dan bukan kemakmuran orang seorang. Untuk itu, cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat banyak ditindasnya. Dalam kaitan itu, tatanan ekonomi yang berintikan sistem ekonomi kerakyatan harus mampu memberikan dan kesempatan yang adil bagi semua anggota masyarakat untuk bergerak dalam bidang perekonomian. Harus dicegah timbulnya jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Di lain pihak, kehidupan ekonomi yang bersifat monopoli dan konglomerasi yang merugikan rakyat dan perekonomian nasional harus dihindarkan sehingga kesejahteraan yang lebih merata dapat diwujudkan. Harta kekayaan tidak boleh hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Dalam hubungan ini, lembaga-lembaga ekonomi, keuangan, dan perbankan serta pranata-pranata ekonomi lain yang Islami perlu terus didorong pengembangannya.
Usaha-usaha peningkatan kesadaran mengeluarkan sebagian kekayaan untuk kepentingan umum dari kalangan yang berhasil secara ekonomis perlu dilakukan secara terus menerus, misalnya dalam bentuk wakaf, zakat, infaq, dan sadaqah. Karena, dalam harta orang kaya terdapat hak orang miskin yang harus dilindungi dan ditingkatkan kesejahteraannya, dengan memperhatikan harkat dan martabatnya. Upaya tersebut harus menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dari semua pihak.
Dalam kehidupan bermasyarakat, PPP memandang perlu ditumbuhkembangkannya budaya saling harga menghargai dan saling sayang menyayangi yang pada gilirannya akan meningkatkan rasa aman, memelihara hubungan kemanusiaan (ukhuwwah), dan meningkatkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan. Perbedaan pendapat di kalangan sesama umat haruslah dilihat sebagai rahmat. Dengan menyadari adanya perbedaan-perbedaan sejalan dengan sunnatullah, PPP mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban yang seimbang antara kaum laki-laki dan kaum perempuan, dan menolak segala bentuk diskriminasi yang didasarkan atas perbedaan ini. PPP berusaha agar kesempatan memperoleh pendidikan terbuka seluas-luasnya bagi seluruh anggota masyarakat, sehingga memungkinkan lahirnya manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa, berkualitas tinggi, yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warganegara.
II. Prinsip Perjuangan
Untuk menggapai cita-sita dan visi di atas, PPP merumuskan prinsip perjuangan partai yang membingkai seluruh aktivitas partai, kader, dan simpatisannya. Prinsip perjuangan itu adalah:
1. Prinsip Ibadah
PPP dalam perjuangannya selalu berupaya mendasarinya dengan prinsip ibadah. Perjuangan yang didasarkan pada prinsip beribadah dalam arti yang seluas-luasnya adalah untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wata’ala. Dengan demikian, kegiatan berpolitik seluruh jajaran Partai seyogyanya merupakan keterpanggilan untuk beribadah.
2. Prinsip Istiqamah
PPP menjadikan prinsip istiqamah atau konsistensi menjadi prinsip perjuangan. Karena, atas dasar istiqamah sebagai nilai-nilai dasar perjuangan Partai, maka keberhasilan perjuangan akan dapat dicapai. Prinsip istiqamah itu akan terus ditegakkan dan dimantapkan dalam perjuangan Partai dalam konteks perjuangan bangsa untuk mencapai cita-cita nasional.
3. Prinsip Kebenaran, Kejujuran, dan Keadilan
Perjuangan PPP selalu didasarkan pada penegakan dan pembelaan prinsip kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan prinsip kebenaran ini, perjuangan Partai mengarah pada perlawanan terhadap kebatilan, karena kebenaran berhadapan secara diametral dengan kebatilan. Meskipun begitu, kebenaran yang menjadi prinsip Perjuangan Partai bukanlah kebenaran yang mutlak. Hanya Allah Subhanahu wata’ala yang Maha Benar. Karena itu, sepanjang kebenaran itu masih bersifat manusiawi, kebenaran itu bukanlah monopoli siapapun.
Prinsip kejujuran atau amanah ini bersifat sentral dan esensial dalam perjuangan PPP. Dengan prinsip kejujuran ini, perjuangan dalam bentuk apa pun, akan menjamin tegaknya saling pengertian, keharmonisan, keserasian, dan ketenteraman. Prinsip kejujuran ini merupakan syarat utama penunaian amanah dan kepercayaan rakyat yang perlu terus dijaga, sehingga terhindar dari perbuatan yang mengkhianati amanah rakyat.
PPP akan tetap mempertahankan dan memperjuangkan nilai keadilan di dalam tiap gerak langkah perjuangannya. Tegaknya keadilan (justice) adalah esensial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan prinsip keadilan maka segala aturan dapat terlaksana dan berjalan baik, sehingga dapat menimbulkan keharmonisan, keserasian, keseimbangan, ketenteraman, dan sekaligus akan menghilangkan kedzaliman, kesenjangan, keresahan, dan konflik.
4. Prinsip Musyawarah
PPP berpendirian bahwa musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan prinsip dasar dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang mencerminkan nilai-nilai budaya bangsa yang perlu terus ditumbuhkembangkan. Dengan musyawarah dapat dipelihara sikap saling pengertian, saling menghargai, dan menjamin kemantapan hasilnya serta menumbuhkan tanggungjawab bersama, sehingga demokrasi yang sejati dapat terwujud dengan baik dan nyata. Di samping itu, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Apabila dengan musyawarah tidak dapat dicapai mufakat, maka tidak tertutup kemungkinan pengambilan keputusan dengan suara terbanyak, namun harus dicegah adanya diktator mayoritas.
5. Prinsip Persamaan, Kebersamaan, dan Persatuan.
PPP mendasarkan perjuangannya atas dasar prinsip persamaan derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu Wata’ala. Ini adalah keyakinan yang mendasar, yang dapat memberikan motivasi perjuangan kepada seluruh jajaran Partai, sehingga terhindar dari bahaya kultus individu dan neo-feodalisme yang dapat memerosotkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan dengan prinsip kebersamaan, PPP berjuang untuk mengembangkan nilai-nilai kebersamaan dalam memikul beban dan tanggung jawab kenegaraan, pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan secara proposional, sehingga terhindar dari dominasi, perasaan ditinggalkan, dan dikucilkan. Di samping itu, perjuangan PPP juga didasarkan atas prinsip menegakkan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga terhindar dari bahaya disintegrasi dan perpecahan.
PPP berprinsip bahwa persamaan, kebersamaan, dan persatuan adalah nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi dan harus berjalan seimbang. Keberhasilan perjuangan partai dalam membawa bangsa Indonesia menuju pencapaian cita-cita nasional akan dapat terwujud dengan terlaksananya prinsip persamaan, kebersamaan, dan persatuan secara partisipatoris. Karena itu, prinsip ini perlu dipelihara terus-menerus serta diwujudkan dalam sikap dan tindakan nyata dalam memikul beban dan tanggung jawab untuk mewujudkan masa depan bangsa yang lebih cerah di masa mendatang.
6. Prinsip Amar Ma’ruf Nahi Munkar
PPP mendasarkan perjuangannya atas prinsip menyeru dan mendorong untuk melaksanakan segala perbuatan yang baik serta mencegah segala perbuatan yang tercela. Prinsip ini juga menjadi landasan perjuangan dalam melaksanakan fungsi untuk menyerap, menampung, menyalurkan, memperjuangkan, dan membela aspirasi rakyat dan melaksanakan pengawasan atau kontrol sosial.
Dengan prinsip ini Partai berusaha untuk mendorong budaya kritis dalam kehidupan masyarakat, sehingga tidak terjadi apa yang disebut political decay (pembusukan politik) yang diakibatkan oleh sikap membiarkan kemunkaran yang lebih jauh dapat merusak tatanan masyarakat secara keseluruhan.
Visi dan Misi PPP
Visi PPP
Berdasarkan sejarah perjuangan dan jati diri di atas, maka visi PPP adalah “Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman”.
Di bidang agama, platform PPP menegaskan tentang;
Sementara itu di bidang politik, PPP berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia, terutama pada aspek penguatan kelembagaan, mekanisme dan budaya politik yang demokratis dan berakhlaqul karimah. PPP menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), menghargai kebebasan berekspresi, berpendapat dan berorganisasi, terwujudnya good and clean goverment, dan upaya mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Platform ekonomi PPP mempertegas keberpihakannya pada konsep dan sistem ekonomi kerakyatan, terwujudnya keadilan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, penguasaan negara terhadap cabang-cabang ekonomi yang menguasai hidup orang banyak, maksimalisasi peran BUMN dan BUMD, dan mendorong peningkatan keswadayaan nasional (unit usaha keluarga/individual, usaha swasta, badan usaha negara dan koperasi) demi terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat dan bangsa Indonesia.
PPP berkomitmen pada upaya tegaknya supremasi hukum, penegakan HAM, terwujudnya tradisi kepatuhan hukum dan tradisi berkonstitusi, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, pembaruan hukum nasional, terciptanya tertib sipil dan rasa aman masyarakat, penguatan institusi dan instrumen penegak hukum, serta penguatan moralitas penegak hukum.
PPP berjuang demi terwujudnya kehidupan sosial yang religius dan bermoral, toleran dan menjunjung tinggi persatuan, taat hukum dan tertib sipil, kritis dan kreatif, mandiri, menghilangkan budaya kekerasan, terpenuhinya rasa aman masyarakat, mencegah segala upaya marjinalisasi dan kolonisasi budaya lokal baik atas nama agama maupun modernitas dan pembangunan, mengembangkan nilai-nilai sosial budaya yang bersumber pada ajaran etik, moral dan spiritual agama, serta mengembangkan seni budaya tradisional dan daerah yang memperkaya seni budaya nasional yang didalamnya dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan.
PPP berkomitmen pada terwujudnya manusia Indonesia yang berkualitas yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta kualitas kesehatan yang baik. Program pembangunan kesejahteraan hendaknya diarahkan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial yang adil dan merata serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
PPP bertekad menjadikan bidang pendidikan sebagai prioritas dan titik tolak pembangunan kesejahtaraan, yang darinya diharapkan lahir manusia Indonesia yang cerdas, trampil, mandiri dan berdaya saing tinggi.
Visi politik luar negeri PPP diorientasikan pada upaya mengembangkan politik luar negeri yang bebas dan aktif, dalam arti bahwa Indonesia ikut aktif memajukan perdamaian dunia dan menentang segala bentuk penjajahan, menolak ketergantungan terhadap pihak luar manapun yang dapat mengurangi kedaulatan Indonesia, memelihara persahabatan antara negara Republik Indonesia dengan negara-negara lain atas dasar saling menghormati dan kerjasama menuju terwujudnya perdamaian dunia yang adil, beradab dan dengan prinsip keseimbangan.
Misi PPP (Khidmat Perjuangan)
PPP berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, meningkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim). Dengan demikian PPP mencegah berkembangnya faham-faham atheisme, komunisme/marxisme/leninisme, serta sekularisme, dan pendangkalan agama dalam kehidupan bangsa Indonesia.
PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memperhatikan nilai-nilai agama terutama nilai-nilai ajaran Islam, dengan mengembangkan ukhuwah basyariyah (persaudaraan sesama manusia). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang berkembangnya neo-feodalisme, faham-faham yang melecehkan martabat manusia, proses dehumanisasi, diskriminasi, dan budaya kekerasan.
PPP berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman, mempertahankan dan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang proses disintegrasi, perpecahan dan konflik sosial yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang ber-bhineka tunggal mika.
PPP berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang setiap bentuk otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni, serta kesewenang-wenangan yang mendzalimi rakyat.
PPP berkhidmat untuk memperjuangkan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridlai oleh Allah SWT, baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur. Dengan demikian PPP mencegah berbagai bentuk kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, pola kehidupan yang konsumeristis, materialistis, permisif, dan hedonistis di tengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.
STRUKTUR & PERSONALIA DPP PPP MASA BAKTI 2011-2015
Pengurus Harian DPP PPP
1. Ketua Umum Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si.
2. Wakil Ketua Umum H. Emron Pangkapi
3. Wakil Ketua Umum Drs. H. Hasrul Azwar, MM.
4. Wakil Ketua Umum Ir. H. Suharso Monoarfa, MA.
5. Wakil Ketua Umum Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin
6. Ketua Drs. H. Irgan Chairul Mahfiz
7. Ketua Dra. Hj. Ermalena Muslim
8. Ketua H. Achmad Farial
9. Ketua Dra. Hj. Wardatul Asriah
10. Ketua Drs. H. Zainut Tauhid Sa’adi, M.Si.
11. Ketua H. A. Rahman, S.Sn., M.Sn. (Rahman Yacob)
12. Ketua Muhamad Arwani Thomafi
13. Ketua Dr. Hj. Reni Marlinawati
14. Ketua Capt. H. Epyardi Asda, M.Mar.
15. Ketua H.M. Sholeh Amin, SH.
16. Ketua Ir. Hj. Fernita Darwis
17. Ketua Dra. Hj. Okky Asokawati, S.Psi.
18. Ketua H. Icuk Sugiarto
19. Ketua Ir. Aunur Rofik
20. Ketua Makmun Halim Thohari, SH.
21. Ketua H. Rusli Effendi, SPd.I, SE, M.Si.
22. Ketua H. Yusroni Yazid, SE.
23. Ketua Hj. Hizbiyah Rohim, S.Sos.
24. Ketua Dr. H. F. Masykur Hasyim, MM, MBA
25. Ketua H. A. Dimyati Natakusumah, SH.
26. Ketua H. Andi M. Ghalib, SH, MH.
27. Ketua H. Iskandar Syaichu.
28. Ketua H. Usman M. Tokan, MBA.
29. Sekretaris Jenderal Ir. H. M. Romahurmuziy, MT
30. Wakil Sekretaris Jenderal Drs. Mansyur Kardi, M.Si.
31. Wakil Sekretaris Jenderal Drs. H. Isa Muchsin
32. Wakil Sekretaris Jenderal Hilman Ismail Metareum, SE.
33. Wakil Sekretaris Jenderal Ir. Dyah Anita Prihapsari, MBA
34. Wakil Sekretaris Jenderal Drs. H. Husnan Bey Fananie, MA.
35. Wakil Sekretaris Jenderal Ir. Sigit Hariyanto
36. Wakil Sekretaris Jenderal Hj. Ratih Sanggarwati
37. Wakil Sekretaris Jenderal Dra. Hj. Laili Nailulmuna
38. Wakil Sekretaris Jenderal Joko Purwanto
39. Wakil Sekretaris Jenderal Ir. Dini Mentari
40. Wakil Sekretaris Jenderal Ir. M. Qoyyum Abdul Jabbar, M.Si.
41. Wakil Sekretaris Jenderal Dra. Siti Nurmila Muslih
42. Wakil Sekretaris Jenderal Akhmad Ghozali Harahap, S.Ag, M.Si.
43. Wakil Sekretaris Jenderal Dr. Hj. Ariza Agustina, M.Si.
44. Wakil Sekretaris Jenderal H. M. Ghozi Alfatih, S.Ag.
45. Wakil Sekretaris Jenderal H. Hasan Husaeri Lubis
46. Wakil Sekretaris Jenderal Dr. Hj. Elviana, M.Si.
47. Wakil Sekretaris Jenderal Drs. H. Ridho Kamaluddin
48. Wakil Sekretaris Jenderal Dra. Hj. Munawaroh
49. Wakil Sekretaris Jenderal H. Syaifullah Tamliha, S.Pi, MS.
50. Wakil Sekretaris Jenderal Sitti Maryam Thawil, SE, MM.
51. Wakil Sekretaris Jenderal H. Ahars Sulaiman, SH, MH
52. Wakil Sekretaris Jenderal Hj. Etha Aisyah Hentihu
53. Bendahara Umum Drs. H. Mahmud Yunus
54. Wakil Bendahara I H. Asmui Suhaimi
55. Wakil Bendahara II Hj. Emilia Contessa
Pimpinan dan Anggota Majelis Syar’iah
Ketua KH. Maimun Zubeir
Wakil Ketua KH. Nur Muhammad Iskandar, SQ.
Wakil Ketua KH. Idris Marzuki
Wakil Ketua KH. Zanuddin Jazuli
Wakil Ketua KH. Ridwan Ibrahim Lubis
Wakil Ketua KH. Syukron Makmun
Wakil Ketua Drs. KH. Z. Arifin Junaidi
Wakil Ketua KH. Nazri Adlani
Wakil Ketua H. DR. Andi Djamaro Dulung, SH, MM
Wakil Ketua Habib Idrus Jamalullail
Wakil Ketua KH. Miftahul Ahyar
Sekretaris Drs. H. Anas Thahir
Wakil Sekretaris KH. Muhammad Sathori
Wakil Sekretaris DR. Abdul Ghofur Maimun
Wakil Sekretaris KH. Pangadilan Daulay
Wakil Sekretaris KH. Muhammad Fahrurozi
Wakil Sekretaris KH. Hasanuddin Hidayatullah, MA.
Wakil Sekretaris IR. H. Khoirul Huda Wahid
Wakil Sekretaris H. Abdul Kholiq Mahfudz, MA.
Wakil Sekretaris KH. Makmun Bakri
Wakil Sekretaris H. Mustofa Asegaf
Wakil Sekretaris KH. Muhammad Ardani, S.Ag.
Anggota KH. Hamid Baidhowi
Anggota KH. Nurul Huda Jazuli
Anggota KH. Machrus Amin
Anggota KH. Mas Ahmad Subadar
Anggota KH. Anwar Mansur
Anggota KH. Kharis Shodaqoh
Anggota KH. Abdurrahman Goffar
Anggota KH. Abdul Wahid Karim
Anggota KH. Qudsi
Anggota KH. Masyhuri Malik
Anggota KH. Amin Bunyamin
Anggota KH. Makmur Noor
Anggota KH. Djadja Zakaria
Anggota Habib Syarif Muhammad Alaydrus
Anggota KH. Makhtum Channan
Anggota KH. Nawawi Mafudz
Anggota KH. Yunus Sasi
Anggota Hj. Noordahri Ibrahim
Anggota KH. Syaiful Islam
Anggota KH. Nuruddin
Anggota KH. Mahrus
Anggota KH. Hamid
Anggota KH. Arwani Faisal, MA.
Anggota KH. Nur Muhammad Ahmad
Anggota KH. Abdul Waris Ilyas
Anggota Drs. KH. Makmun Al Ayyubi
Anggota KH. Bahrum Zaman
Anggota KH. Hamdi Ma’ani
Anggota KH. Dahlan Hasyim
Anggota KH. Afif Astari
Anggota KH. Ahya Al Ansori
Anggota KH. Anwar Iskandar
Anggota KH. Tubagus Abdurahman
Anggota DR. KH. Abdul Muchit Fatah
Anggota KH. Ahmad Chumedy
Anggota KH. Maman Sumardi
Anggota KH. Hanif Muslih
Anggota KH. Munzir Tamam
Anggota KH. Mas Mansur
Anggota H. Sumargono
Anggota KH. Moh. Rodja
Anggota KH. Ja’far Yusuf
Anggota KH. Hasib Wahab
Anggota DR. KH. Masyhuri Naim, MA.
Anggota TGK. Rasyidin
Anggota TGK. Muhtar Usman
Anggota KH. Asnan Ritonga
Anggota Buya Haji Boy Lestari Dt. Palindih
Anggota KH. Sa’roni
Anggota KH. Hasyim, S.Pd, MA.
Anggota KH. Nuruddin
Anggota KH. Rifai, BA.
Anggota KH. Lopi Tarpika
Anggota KH. Hasan Basri, Lc.
Anggota KH. Mudarris
Anggota Drs. MGS. KH. Zaini Husin Umrie
Anggota Drs. H. Zulyaden
Anggota KH. Ahmad Kurtubi
Anggota Prof. DR. KH. Juhaya S. Praja
Anggota KH. Abdurahim Tabranie
Anggota Drs. H. Habib Syakur
Anggota KH. Mukhosis
Anggota KH. Muhajir Alwi, S.Pd.I.
Anggota KH. Abdussyukur Al Hamidy
Anggota KH. Saifullah
Anggota KH. Habid Asrori
Anggota Ust. Soman Poiyo
Anggota KH. Abdullah Yahya S.
Anggota KH. Abdillah Umar T.
Anggota KH. Fathuddin Sukkara, Lc.
Anggota Prof. H. Abdul Rahman RAzak, SE, MS.
Anggota TGH. Muzhar Bukhori Muslim
Anggota Drs. H. Mohammad Djakfar
Anggota H. Rusdi Hassanusy
Anggota KH. Safri Hasan
Anggota Ust. Labuani
Anggota Drs. H. Ladama Solehuddin, M.Si.
Pimpinan dan Anggota Majelis Pertimbangan
Ketua Drs. H. Zarkasih Nur
Wakil Ketua Drs. H. Tosari Wijaya
Wakil Ketua H. Uray Faisal Hamid, SH.
Wakil Ketua H. Ali Hardi Kiaidemak, SH, M.Si.
Wakil Ketua Drs. H. Ahmad Sumargono
Wakil Ketua H. M. Natsir Jakfar
Wakil Ketua H. Wan Abubakar, SH, M.Si.
Wakil Ketua Drs. H. Akhmad Muqowam
Wakil Ketua Drs. H. Nu’man Abdul Hakim
Wakil Ketua Drs. H. Ramlan Sasmita, M.Pd.I.
Wakil Ketua H. Sukardi Harun
Wakil Ketua H. M. Kurdi Mukri
Sekretaris Drs. H. Lukman Hakim Hasibuan
Wakil Sekretaris Hj. Yies Sa’diyah Ma’sum
Wakil Sekretaris H. Husen Maskati
Wakil Sekretaris H. Ali Jabbar Napitupulu, SH.
Wakil Sekretaris KH Muslih ZA
Anggota H. M. Djaffar Siddiq
Anggota Drs. H. Burhanuddin Somawinata
Anggota Drs. H. Hisyam Alie.
Anggota H. Iedil Suryadi, BA.
Anggota H. Badruddin, LC.
Anggota Drs. H. Zaidan Jauhari
Anggota Drs. H. Ubaidillah Murad
Anggota DR. Hasan Basri Rahman, MM, MHI
Anggota KH. Mursyid Qorie
Anggota H. Usman Sahidi, SH.
Anggota Drs. H. Maksum Zaeladry
Anggota KH Asep Maoshul
Anggota Dra. Hj. Mursyidah Thahir, MA.
Anggota H. M. Amin Baidowi
Anggota Ustadzah Dra. Aminah Ismail
Pimpinan dan Anggota Majelis Pakar
Ketua H. Barlianta Harahap, SE, MBA.
Wakil Ketua Dr. H. Endin AJ Soefihara, MMA.
Wakil Ketua Dr. H. Anwar Sanusi,SH, S.Pel, MM.
Wakil Ketua Dr. Ansori Sinungan, SH, MH, LLM
Wakil Ketua Prof. Dr. H. Qomari Anwar
Wakil Ketua Dr. H. Pramudya Ardanta Taufik
Wakil Ketua Bambang Sujatmiko, SE.
Wakil Ketua Dr. Asrul Tanjung, SE
Wakil Ketua Prof. Dr. Nabilah Lubis
Wakil Ketua Dr. Nizar Dahlan
Wakil Ketua Dr. Yusnar Yusuf
Wakil Ketua Prof. Dr. Ir. Andi Baharudi Mappangadja, M.Sc.
Wakil Ketua Dr. Ahmad Zainuri, M.Si.
Sekretaris Ahmad Yani, SH, MH.
Wakil Sekretaris Dra. Lena Maryana Mukti
Wakil Sekretaris Dra. Ngudi Astuti, M.Si.
Wakil Sekretaris Drs. H. Bahri Mappiase, M.Si.
Wakil Sekretaris Drs. H. Syamsul Alam Mallarangeng
Anggota H. Usman Jakfar
Anggota Endang Sukandar
Anggota Drs. H. Amin Suparmin
Anggota Drs. H. Zaini Rahman
Anggota Drs. H. Ikhwan Asrin
Anggota Noerhari Astuty, S.Sos.
Anggota Roosmani Soedibyo, Msc., PhD.
Anggota Hj. Laily Yudo Paripurno, SH.
Anggota Dalail, SE, M.Sc.
Anggota DR. Amir Hamzah, SH, MH.
Anggota Mustafa M. Bong,SH.
Anggota Drs. H. Yulte Marjon
Anggota Prof. Dr. Sardjana, Sp. Og., SH
Anggota dr. Ali Pasha Saman
Anggota Ir. Ibrahim Arif, SH, M. Agr.
Anggota Pattekai, SH, M.Sc.
Anggota M. Soerasa, BA.
Pimpinan dan Anggota Mahkamah Partai
Ketua Drs. H. A. Chozin Chumaidy
Wakil Ketua Dr. H. M. Muchtar Aziz
Anggota Yudo Paripurno, SH.
Anggota Hj. Aisyah Aminy, SH.
Anggota DR. Zain Badjeber, SH.
Anggota Drs. H. Ramly Nurhapy, M.Si.
Anggota Hj. Machfudhoh Aly Ubaid
Anggota Drs. Arman Remy, MS, SH,MH, MM.
Anggota H.M. Sjaiful Rachman, SH, MH.
DEPARTEMEN DAN LEMBAGA DPP PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
1. Departemen Organisasi
Ketua : Afdhal ZA, SE
Wakil Ketua : Ir. Firmansyah Mardanoes, MM.
Anggota : Juffa Shadik, S.Ag.
Anggota : Fadlin Avisenna Nasution, SH, MH.
Anggota : Dra. Farah Nur
2. Departemen Penguatan Ideologi
Ketua : Ahmad Sani, SH.
Wakil Ketua : Drs. Alfian Tanjung
Anggota : Fithria Maimuna De Mahu
Anggota : Hendradinata, SH.
Anggota : Kemas Darmai, S.Sos.I.
3. Departemen Rekrutmen Anggota
Ketua : Muhammad Badi Zamanil Masnur, M.Si.
Wakil Ketua : Mohammad Musyaffa, S.Th.I.
Anggota : Nining Hardiningsih, SH.
Anggota : Yusanida, M.Pd.
Anggota : Budi Nauli Hasan Basri
4. Departemen Kaderisasi
Ketua : Ai Maryati Shalihah
Wakil Ketua : Wahyu Satriadi, SHIP.
Anggota : Algi Alghifari, SE.
Anggota : Chepy Apriyanto
Anggota : Desy Nurhasanah
5. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
Ketua : H. Ison Basyuni
Wakil Ketua : Pemi Apriyanto, S.Sos.
Anggota : Fadhilah Achmad, MM.
Anggota : Erni Yusnita Yusuf
Anggota : Hadi Mustofa
Anggota : Ipah Srimulyana
Anggota : Drs. Muslimin MT.
Anggota : Suwardi
Anggota : Tuti Nurbaeti
6. Lembaga Penanggulangan Bencana Alam
Ketua : Heryadi, SE.
Wakil Ketua : Andika M. Yudika Monoarfa
Anggota : M. Sholeh, Lc, MA.
Anggota : Budi Harun
Anggota : Dedy Setiawan, SH.
Anggota : Ferly Syuhada
Anggota : Helviyanti
Anggota : Jhoni Andri, ST.
Anggota : Drs. H. M. Husni Thamrin, MA, M.Si.
7. Departemen Pemuda dan Mahasiswa
Ketua : Hamza Rahayaan, SH.
Wakil Ketua : Dawax Fathurahman
Anggota : Andrian Kurnia Putra
Anggota : Basty Sulistyanto, M.Pd.
Anggota : Erlangga Husada, S.Ked.
8. Departemen Olahraga
Ketua : Tommy Adrian Firman
Wakil Ketua : Joko Supriyanto
Anggota : Hari Buhari
Anggota : Mirajuddin Hengky Silatang, SH.
Anggota : Yusuf Brillian
9. Departemen Syiar dan Dakwah
Ketua : Qotrun Nada Syatiri Ahmad
Wakil Ketua : Sa'dullah Afif, S.Pd.I.
Anggota : Sya'roni Mubarok, S.Sos.
Anggota : Khairul Hadi Nasution, S.Ag.
Anggota : Fauzi Bushairi
10. Departemen Hubungan Antar Agama dan Pengembangan Syariah
Ketua : Ali Zawawi, M.Si.
Wakil Ketua : Rusdi Arif, MA.
Anggota : Ade Munadi, Lc.
Anggota : Ainul Yakin, S.Ag., M.Si.
Anggota : Andi Kusma Neswaty
11. Lembaga Zakat, Infaq dan Shodaqoh
Ketua : M. Suaidi, MBA.
Wakil Ketua : Baluki Ahmad, Lc.
Anggota : Darmawan Wijaya, S.Ag.
Anggota : Bambang Rismayanto, S.Pd.I.
Anggota : Imam Syafi'i, MA
Anggota : Lulik Silviatul Aliah, ST
Anggota : Mahbub Komarudin, S.Ag.
Anggota : Ubaidillah Sadewo, S.Ag., MA
Anggota : Zainal Abidin Alting, S.Kom.
12. Departemen Kesehatan
Ketua : M. Iqbal, SE, M.Sc.
Wakil Ketua : Dudi Herna Gunandi, SKM, MM.
Anggota : Marwan Firmansyah
Anggota : Reno Laila Fitria, S.Sos, M.Si.
Anggota : Ir. Inayah Ali Tamim
13. Lembaga Pengabdian Masyarakat
Ketua : Al Buchori Al Wachid
Wakil Ketua : Citra Dewi Izzudin,SH
Anggota : Aida Maqbullah H. Adnan
Anggota : Dyta Octavia
Anggota : Abdul Kadir, ZA.
Anggota : Ihsanudin, S.Fil.
Anggota : Muhtar Senop
Anggota : Nurselvyana Sungkar, S.Sos
Anggota : Setyo Budi Nugroho
14. Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Ketua : Drs. H. Hadimulyo, M.Si.
Wakil Ketua : Drs. H. Lukman Hakiem
Anggota : Abdurrahman
Anggota : Budi Purwanto, SE, MM
Anggota : Drs. H. Elishman Iljas
Anggota : Muhan E. Djani
Anggota : Muhrizi Fauzi
Anggota : Drs. Sahlul Fuad
Anggota : H. Quraisyi Sadzili, SQ
15. Departemen Hubungan Media Massa
Ketua : Muhammad Baidlowi Yusuf, S.Si.
Wakil Ketua : Abdullah Mubarok, S.Hum.
Anggota : Nita Lubis
Anggota : Rizal Syarifudin
Anggota : Bambang Yusril Maloko
16. Lembaga Penerbitan
Ketua : M. Fauzi Sarmada
Wakil Ketua : Taufiq Hidayat
Anggota : Asril Matalitti
Anggota : Azhar Rabni, S. Kom.
Anggota : E. Karyana
Anggota : Mochamad Rifai
Anggota : Muhamad Bakri
Anggota : Supriyadi
Anggota : Unrizon, SH
17. Departemen Kerjasama Partai Politik dan Ormas Non Keagamaan
Ketua : Ir. Syahril Syah
Wakil Ketua : Surya Darma Darmin,B.Sc.
Anggota : Agus Ruslan, M.Pd.
Anggota : Fakhrudin Muhtar,S.Fils.I.
Anggota : Lulu Muslihah
18. Departemen Kerjasama Pemerintahan
Ketua : Dra. Hj. Nuraini Syaifullah
Wakil Ketua : Ady Muzadi, SE, MPP.
Anggota : M. Ambardi, SE.
Anggota : Dody Heru Sucahyo
Anggota : Tetty Afianti, S.Ag.
19. Departemen Hukum
Ketua : Ade Irfan Pulungan, SH.
Wakil Ketua : Ahmad Bay Lubis, SH.
Anggota : Asfifuddin, SH, MA.
Anggota : Fahmi Syakir, SH.
Anggota : Joko Kertopati, SH.
20. Departemen Advokasi HAM
Ketua : Wakil Kamal, SH. MH.
Wakil Ketua : Muhammad Fadli Nasution, SH, MH.
Anggota : Afdal Affan, SH.
Anggota : Zaenal Arifin Masruri, SH, MH.
Anggota : Jamhuri, SH.
21. Lembaga Bantuan Hukum
Ketua : Dr. Arsul Sani, SH.
Wakil Ketua : M. Hadrawi Ilham, SH
Anggota : Jou Hasyim Waymahing, SH, MH.
Anggota : Abdul Haris Ma'mun, SH.
Anggota : Agung Prabowo, SH.
Anggota : Ahmad Zain Allantani, SH, M.Si.
Anggota : Angga Brata, SH
Anggota : M. Nurlan, SH.
Anggota : Muslimin Mahmud, SH
22. Departemen Dakwah, Sosial, dan Pendidikan Luar Negeri
Ketua : Taufik Hidayat, S.Sos, MA.
Wakil Ketua : Drs. H. Taufiqurrahman
Anggota : H. Amin Lubis, Lc.
Anggota : Umar Zulkarnain Aziz, BA.
Anggota : Fenny
23. Departemen Ekonomi dan Budaya Luar Negeri
Ketua : Drs. H. Husni Jaelani
Wakil Ketua : Lexi Andian Darmasetiawan, MBA.
Anggota : Muhammad Iqbal
Anggota : Asy'ari Muhtar, MA.
Anggota : Karyono, S.Hi, S.Pd.
24. Departemen Politik dan Hukum Luar Negeri
Ketua : Don Haidy Abel, ST, B.A.Eng.
Wakil Ketua : Dinni Yuliedhani, SH, MBL
Anggota : Muhammad Fatahillah Mukrom
Anggota : Nasir Setia
Anggota : Zainudin Bey Fananie, M.Sc.
25. Departemen Pemetaan Potensi Ekonomi
Ketua : Drs. H. Kaspul Anwar
Wakil Ketua : Anjas Asmara
Anggota : Aulia Tahkim AD. Tjokroaminoto
Anggota : Mudzakir Rida
Anggota : Muhdian Anshori
26. Lembaga Kewirausahaan
Ketua : Narmodo
Wakil Ketua : Ita Rahmawati, SE, M.Si.
Anggota : Ir. H. Naufal Hayyin, MM.
Anggota : Adi Mahfudz WH.
Anggota : Akhmad Hambali
Anggota : Arief Rahman
Anggota : Budi Rianto
Anggota : Cepi Sudiana
Anggota : H. M. Hasanudin
27. Lembaga Pengembangan Ekonomi Umat
Ketua : Dodon Trikuswardana
Wakil Ketua : Imam Marsudi, M.Si.
Anggota : Ir. M. Soleh, MM.
Anggota : Muslimin Faishal Shaleh
Anggota : Nenny Nuraini
Anggota : Taufik Nurrahman
Anggota : Ismaryantini, S. Sos.
Anggota : Ferlina Jubahar
Anggota : Muhammad Ayub
28. Lembaga Asistensi Program Pembangunan
Ketua : M.H. Bahaudin
Wakil Ketua : Arif Mustofa, S.Pd.I.
Anggota : Mahbub Rosyidi, S.Ag, SH.
Anggota : Wardi Taufik, S.Ag., M.Si.
Anggota : Sofyan Sujudi, S.Kom.
Anggota : Kurnia Ramadhani, ST.
Anggota : Mansur, M.Si.
Anggota : Syaiful Rahmat Dasuki, SIP
Anggota : Ahmad Fikri Hidayat, SH, MH
29. Lembaga Kajian Ekonomi dan Pembangunan
Ketua : Dr. Fahrudin Salim, SE.
Wakil Ketua : Ir. Suaeb Didu
Anggota : Dra. Nur Rif’ah Masykur
Anggota : Ir. Buroqi Tarich Siregar
Anggota : Ir. Ahmad Fahir
Anggota : Fatiah
Anggota : M. Buzrizalti, SH, MH.
Anggota : Rizal Ma'ruf
Anggota : Rusidy Yusuf
30. Departemen Pendidikan
Ketua : Dra. Mimin Austiyana, MA.
Wakil Ketua : Dr. Popy Puadah
Anggota : Drs. Khakimudin
Anggota : Lutfi Aris Sasongko,S.Tp, M.Si.
Anggota : A. Rahman, SH.
31. Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya
Ketua : M. Nasim Khan
Wakil Ketua : Mutia Razella TS.
Anggota : Mercyano Niko Kapisan
Anggota : Yuyun Yunani
Anggota : Romi Wibisono, S.Kom.
32. Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Ketua : Dra. Hj. Irna Narulita
Wakil Ketua : Inna Muthmainnah TP, MBA.
Anggota : Dra. E. Hafadhah, M.Si.
Anggota : Dra. Hj. Wardatun Naim
Anggota : Shanty Irawan
33. Departemen Atribut dan Iklan
Ketua : Bambang Wahyu Ganindra, ST.
Wakil Ketua : Andi Rusnadi, S.Sos.
Anggota : Drs. Ali Ridho
Anggota : M. Nafis Husni, ST
Anggota : M. Nasir Yusufi
34. Departemen Media Tracking
Ketua : Ir. Abdi Munif
Wakil Ketua : Mustopa, ST
Anggota : Ahmad Fajar, SE.
Anggota : Wisnu Jaluakbar, ST.
Anggota : Muhammad Yunus, S.Ag.
35. Departemen Mobilisasi Umum
Ketua : Suryobroto, M.Sc.
Wakil Ketua : Surkan Suhaimi, SE.
Anggota : Ir. Fahmi Idris, SE.
Anggota : Aji Tanjung
Anggota : Rochmat, S.Kom.
36. Departemen Pemberdayaan Sumatera Bagian Utara
Ketua : Haris Sambas
Wakil Ketua : Hasanudin Abu Shomad
Anggota : Surya Darma Ibrahim, MA.
Anggota : Neneng Lasmita Susanti, SE.
Anggota : Wisdan Arsyad Thalib Lubis
37. Departemen Pemberdayaan Sumatera Bagian Selatan
Ketua : Anita Louiza
Wakil Ketua : Dedi Mulyadi Muis, SH.
Anggota : Juanda, S.Pd.I.
Anggota : Ir. Hamdi Buldan, MT
Anggota : Umi Ilayana, SH.
38. Departemen Pemberdayaan Jawa Barat, DKI, dan Banten
Ketua : Abdullah Mansur, S.Ag, M.Pd.
Wakil Ketua : Hj. Ayu Uke Octarina Afero
Anggota : Asikin, S.Ag.
Anggota : Luthfi Hedmansyah
Anggota : Drs. H. Taufikurrahman, MA.
39. Departemen Pemberdayaan Jawa Tengah dan DIY
Ketua : Muchtar Hadyu, SH.
Wakil Ketua : Hj. Zunnatul Mafruchah, SH.
Anggota : Nur Cholid
Anggota : M. Muntoha
Anggota : Assegaff Noor Thohary
40. Departemen Pemberdayaan Jawa Timur
Ketua : Ir. H. Bambang Adhyaksa
Wakil Ketua : H. Ahmad Zainal Ridho
Anggota : Moch. Ikhsan Efendi, SE, M.Si.
Anggota : Zainal Fanani, S.Pd.I.
41. Departemen Pemberdayaan Kalimantan
Ketua : Drs. Rusdin M. Noor
Wakil Ketua : H. Syamsuri SP, MM.
Anggota : Cecep Agus, S.Pd.I.
Anggota : Asban, SH, MH.
Anggota : Sam Aliandono SE, MM.
42. Departemen Pemberdayaan Sulawesi
Ketua : Hasbullah Hasan Basri
Wakil Ketua : Idham Chalid, M.Si.
Anggota : Aligahar, AR, S.Pd, MH.
Anggota : H. M. Subhan Wajo, SE.
Anggota : Suryanti. R
43. Departemen Pemberdayaan Bali dan Nusa Tenggara
Ketua : H. Norman Fauzi
Wakil Ketua : Nur Fadilah Kadir Ahmad, SH, MH.
Anggota : Zulkifli, S.Si.
Anggota : Ahmad Tagrir
Anggota : Syamsul Bahro, MBA.
44. Departemen Pemberdayaan Maluku dan Papua
Ketua : Ir. H. M. Ardhi Muhammad
Wakil Ketua : Zainal Munir,SH
Anggota : Alimuddin Sangaji,SH.
Anggota : Sanajihitu Tuhuteru, SE.
Anggota : Olos Wasahua
45. Departemen Politik
Ketua : Defy Indiyanto Budiarto, S.IP. MA.
Wakil Ketua : M. Syahril Wasahua, S.Hi.
Anggota : Otep Kurnia, ST
Anggota : Abubakar Huremaking
Anggota : Edi Suryanto
46. Lembaga Kajian dan Optimalisasi Sistem Pemilu
Ketua : Usni Hasanuddin
Wakil Ketua : Dra. Tri Apritasari
Anggota : Achmad Baedowi
Anggota : H. Ade Marfuddin
Anggota : Firmansyah
Anggota : Asep Salwany
Anggota : Fahladi Tsaqaufi
Anggota : Sri Rayani
Anggota : Ruslan Fauzi
47. Departemen Pengelolaan Logistik Pemilu
Ketua : Zakaria Rachmat, SE.
Wakil Ketua : Syarifudin, S.Ag.
Anggota : Marwan Usman
Anggota : Eko Suhendro
Anggota : Gaung Satrio
48. Departemen Pengembangan Potensi & Sinkronisasi Caleg
Ketua : H. Achmad Daeng Se're, S.Sos.
Wakil Ketua : Suardi Herik
Anggota : Achmad Fikriandy Mutamam, SE.
Anggota : Muhammad Anwar
Anggota : Syamsul Anwar
49. Departemen Pemenangan Pemilu Kada
Ketua : Mulyadi Ikhsan
Wakil Ketua : Zaini Shofari, S.Si, M.Si.
Anggota : Fahmi Fabian
Anggota : Lukman Hakim Kota
Anggota : Muhammad Sya'bani
50. Lembaga Survey dan Telepolling
Ketua : Gugus Joko Waskito
Wakil Ketua : Zaini Rahman Miftah
Anggota : Ahmad Mustofa, ST.
Anggota : Akup Supriyadi
Anggota : M. Elban Faqih
Anggota : Rahmatullah
Anggota : Siti Hajar
Anggota : Taufik Hidayat
Anggota : Tobahul Aftoni
51. Departemen Perencanaan dan Pengendalian
Ketua : Fahmi Alfansi Putra Pane,S.Hut
Wakil Ketua : Qorinatul Hasannah, SE.
Anggota : Ridwan Ali Tamim, SH
Anggota : Dedy Chandra, S.Sos
Anggota : Samsul Hilal, ST
52. Departemen SMS Centre
Ketua : Meldi Rendra
Wakil Ketua : Arya Permana Graha, S.Ikom
Anggota : Andra Bani Sagalane, SH.
Anggota : Drs. H. Hasanudin Sandy
Anggota : Ranoldi Mardinsyah
53. Departemen Website dan Jejaring Sosial
Ketua : Zubairi Hasan, S.Ag.
Wakil Ketua : Haris Setiawan, SE.MM
Anggota : Jamaludin Mahmud, SH
Anggota : Ir. Aryo Pamungkas
Anggota : Darmawansyah, S. Kom
DEKLARASI
Keempat Partai Islam: NU, PARMUSI, PSII, dan PERTI yang sampai sekarang ini tergabung dalam bentuk konfederasi kelompok Partai Persatuan Pembangunan, dalam Rapat Presidium Badan Pekerja dan Pimpinan Fraksi tanggal 5 Januari 1973, telah seia sekata untuk memfusikan politiknya dalam satu partai politik bernama Partai Persatuan Pembangunan.
Segala kegiatan yang bukan kegiatan politik, tetap dikerjakan organisasi masing-masing sebagaimana sediakala, bahkan lebih ditingkatkan sesuai dengan partisipasi kita dalam pembangunan spirituil/materiil.
Untuk merealisasikan kesepakatan ini telah dibentuk team untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang diperlukan oleh Partai Persatuan Pembangunan, baik organisatoris maupun politis.
Kemudian hasil dari pekerjaan team dilaporkan Presidium untuk selanjutnya disampaikan kepada dan disahkan oleh suatu musyawarah yang lebih representatif yang Insya Allah akan diadakan selambat-lambatnya awal Februari 1973.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala memberikan taufiq dan hidayah-Nya. Amin.
Jakarta, 5 Januari 1973
PRESIDIUM KELOMPOK
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
Ttd,
KH. Dr. Idham Khalid
HMS. Mintaredja
H. Anwar Tjokroaminoto
Rusli Halil
KH. Masykur
Jati Diri PPP
I. Cita-cita dan Visi Partai
Cita-cita Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah merealisasikan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang berupa: “….melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial.”
Untuk itu, maka PPP merumuskan visi tentang kehidupan beragama, kehidupan berpolitik, kehidupan berekonomi, dan kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan beragama, PPP berkeyakinan bahwa agama adalah sumber kekuatan rohani, moral dan etika, sumber inspirasi, serta sumber motivasi yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh manusia. Menyadari bahwa di Indonesia terdapat berbagai agama, PPP memperjuangkan terjaminnya “kebebasan untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu,” seperti tertuang dalam Pasal 29 UUD 1945. Ini sesuai dengan prinsip ajaran Islam lakum diinukum waliyadiin (bagimu agamamu, bagiku agamaku). Dalam hubungan internal dan antar umat beragama, PPP memperjuangkan toleransi bermadzhab dan dilandasi dengan nilai-nilai akhlaq al karimah (akhlak mulia). PPP berkewajiban merealisasikan berlakunya syariat Islam tanpa mengurangi toleransi kepada agama lain.
Dalam kehidupan berpolitik, PPP berpendapat bahwa nilai-nilai etika politik perlu ditegakkan, hak-hak politik rakyat yang dijamin UUD 1945 perlu dihargai dan dilindungi, termasuk penyaluran aspirasi politiknya. Sejalan dengan itu, PPP berkeyakinan bahwa demokrasi hanya mungkin dapat ditegakkan atas dasar negara hukum (rechstaat) dan bukan atas dasar negara kekuasaan (machstaat). Kekuasaan harus dibatasi dengan penegakan hukum dan keadilan serta perlindungan hak-hak asasi manusia, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan.
Dalam kehidupan berekonomi, PPP mencita-citakan tegaknya asas “demokrasi ekonomi” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Pembangunan ekonomi haruslah mengutamakan kemakmuran rakyat dan bukan kemakmuran orang seorang. Untuk itu, cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat banyak ditindasnya. Dalam kaitan itu, tatanan ekonomi yang berintikan sistem ekonomi kerakyatan harus mampu memberikan dan kesempatan yang adil bagi semua anggota masyarakat untuk bergerak dalam bidang perekonomian. Harus dicegah timbulnya jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Di lain pihak, kehidupan ekonomi yang bersifat monopoli dan konglomerasi yang merugikan rakyat dan perekonomian nasional harus dihindarkan sehingga kesejahteraan yang lebih merata dapat diwujudkan. Harta kekayaan tidak boleh hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Dalam hubungan ini, lembaga-lembaga ekonomi, keuangan, dan perbankan serta pranata-pranata ekonomi lain yang Islami perlu terus didorong pengembangannya.
Usaha-usaha peningkatan kesadaran mengeluarkan sebagian kekayaan untuk kepentingan umum dari kalangan yang berhasil secara ekonomis perlu dilakukan secara terus menerus, misalnya dalam bentuk wakaf, zakat, infaq, dan sadaqah. Karena, dalam harta orang kaya terdapat hak orang miskin yang harus dilindungi dan ditingkatkan kesejahteraannya, dengan memperhatikan harkat dan martabatnya. Upaya tersebut harus menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dari semua pihak.
Dalam kehidupan bermasyarakat, PPP memandang perlu ditumbuhkembangkannya budaya saling harga menghargai dan saling sayang menyayangi yang pada gilirannya akan meningkatkan rasa aman, memelihara hubungan kemanusiaan (ukhuwwah), dan meningkatkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan. Perbedaan pendapat di kalangan sesama umat haruslah dilihat sebagai rahmat. Dengan menyadari adanya perbedaan-perbedaan sejalan dengan sunnatullah, PPP mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban yang seimbang antara kaum laki-laki dan kaum perempuan, dan menolak segala bentuk diskriminasi yang didasarkan atas perbedaan ini. PPP berusaha agar kesempatan memperoleh pendidikan terbuka seluas-luasnya bagi seluruh anggota masyarakat, sehingga memungkinkan lahirnya manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa, berkualitas tinggi, yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warganegara.
II. Prinsip Perjuangan
Untuk menggapai cita-sita dan visi di atas, PPP merumuskan prinsip perjuangan partai yang membingkai seluruh aktivitas partai, kader, dan simpatisannya. Prinsip perjuangan itu adalah:
1. Prinsip Ibadah
PPP dalam perjuangannya selalu berupaya mendasarinya dengan prinsip ibadah. Perjuangan yang didasarkan pada prinsip beribadah dalam arti yang seluas-luasnya adalah untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wata’ala. Dengan demikian, kegiatan berpolitik seluruh jajaran Partai seyogyanya merupakan keterpanggilan untuk beribadah.
2. Prinsip Istiqamah
PPP menjadikan prinsip istiqamah atau konsistensi menjadi prinsip perjuangan. Karena, atas dasar istiqamah sebagai nilai-nilai dasar perjuangan Partai, maka keberhasilan perjuangan akan dapat dicapai. Prinsip istiqamah itu akan terus ditegakkan dan dimantapkan dalam perjuangan Partai dalam konteks perjuangan bangsa untuk mencapai cita-cita nasional.
3. Prinsip Kebenaran, Kejujuran, dan Keadilan
Perjuangan PPP selalu didasarkan pada penegakan dan pembelaan prinsip kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan prinsip kebenaran ini, perjuangan Partai mengarah pada perlawanan terhadap kebatilan, karena kebenaran berhadapan secara diametral dengan kebatilan. Meskipun begitu, kebenaran yang menjadi prinsip Perjuangan Partai bukanlah kebenaran yang mutlak. Hanya Allah Subhanahu wata’ala yang Maha Benar. Karena itu, sepanjang kebenaran itu masih bersifat manusiawi, kebenaran itu bukanlah monopoli siapapun.
Prinsip kejujuran atau amanah ini bersifat sentral dan esensial dalam perjuangan PPP. Dengan prinsip kejujuran ini, perjuangan dalam bentuk apa pun, akan menjamin tegaknya saling pengertian, keharmonisan, keserasian, dan ketenteraman. Prinsip kejujuran ini merupakan syarat utama penunaian amanah dan kepercayaan rakyat yang perlu terus dijaga, sehingga terhindar dari perbuatan yang mengkhianati amanah rakyat.
PPP akan tetap mempertahankan dan memperjuangkan nilai keadilan di dalam tiap gerak langkah perjuangannya. Tegaknya keadilan (justice) adalah esensial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan prinsip keadilan maka segala aturan dapat terlaksana dan berjalan baik, sehingga dapat menimbulkan keharmonisan, keserasian, keseimbangan, ketenteraman, dan sekaligus akan menghilangkan kedzaliman, kesenjangan, keresahan, dan konflik.
4. Prinsip Musyawarah
PPP berpendirian bahwa musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan prinsip dasar dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang mencerminkan nilai-nilai budaya bangsa yang perlu terus ditumbuhkembangkan. Dengan musyawarah dapat dipelihara sikap saling pengertian, saling menghargai, dan menjamin kemantapan hasilnya serta menumbuhkan tanggungjawab bersama, sehingga demokrasi yang sejati dapat terwujud dengan baik dan nyata. Di samping itu, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Apabila dengan musyawarah tidak dapat dicapai mufakat, maka tidak tertutup kemungkinan pengambilan keputusan dengan suara terbanyak, namun harus dicegah adanya diktator mayoritas.
5. Prinsip Persamaan, Kebersamaan, dan Persatuan.
PPP mendasarkan perjuangannya atas dasar prinsip persamaan derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu Wata’ala. Ini adalah keyakinan yang mendasar, yang dapat memberikan motivasi perjuangan kepada seluruh jajaran Partai, sehingga terhindar dari bahaya kultus individu dan neo-feodalisme yang dapat memerosotkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan dengan prinsip kebersamaan, PPP berjuang untuk mengembangkan nilai-nilai kebersamaan dalam memikul beban dan tanggung jawab kenegaraan, pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan secara proposional, sehingga terhindar dari dominasi, perasaan ditinggalkan, dan dikucilkan. Di samping itu, perjuangan PPP juga didasarkan atas prinsip menegakkan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga terhindar dari bahaya disintegrasi dan perpecahan.
PPP berprinsip bahwa persamaan, kebersamaan, dan persatuan adalah nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi dan harus berjalan seimbang. Keberhasilan perjuangan partai dalam membawa bangsa Indonesia menuju pencapaian cita-cita nasional akan dapat terwujud dengan terlaksananya prinsip persamaan, kebersamaan, dan persatuan secara partisipatoris. Karena itu, prinsip ini perlu dipelihara terus-menerus serta diwujudkan dalam sikap dan tindakan nyata dalam memikul beban dan tanggung jawab untuk mewujudkan masa depan bangsa yang lebih cerah di masa mendatang.
6. Prinsip Amar Ma’ruf Nahi Munkar
PPP mendasarkan perjuangannya atas prinsip menyeru dan mendorong untuk melaksanakan segala perbuatan yang baik serta mencegah segala perbuatan yang tercela. Prinsip ini juga menjadi landasan perjuangan dalam melaksanakan fungsi untuk menyerap, menampung, menyalurkan, memperjuangkan, dan membela aspirasi rakyat dan melaksanakan pengawasan atau kontrol sosial.
Dengan prinsip ini Partai berusaha untuk mendorong budaya kritis dalam kehidupan masyarakat, sehingga tidak terjadi apa yang disebut political decay (pembusukan politik) yang diakibatkan oleh sikap membiarkan kemunkaran yang lebih jauh dapat merusak tatanan masyarakat secara keseluruhan.
Visi dan Misi PPP
Visi PPP
Berdasarkan sejarah perjuangan dan jati diri di atas, maka visi PPP adalah “Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman”.
Di bidang agama, platform PPP menegaskan tentang;
- Perlunya penataan kehidupan masyarakat yang Islami dan berakhlaqul karimah dengan prinsip amar makruf nahi munkar;
- Pentingnya peran agama (Islam) sebagai panduan moral dan sumber inspirasi dalam kehidupan kenegaraan;
- Paradigma hubungan antara Islam dan negara yang bersifat simbiotik, sinergis serta saling membutuhkan dan memelihara, yang berpegang pada prinsip harmoni antara universalitas Islam dan lokalitas keindonesiaan, dan
- Komitmen pada prinsip dan sikap toleransi antar umat beragama.
Sementara itu di bidang politik, PPP berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia, terutama pada aspek penguatan kelembagaan, mekanisme dan budaya politik yang demokratis dan berakhlaqul karimah. PPP menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), menghargai kebebasan berekspresi, berpendapat dan berorganisasi, terwujudnya good and clean goverment, dan upaya mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Platform ekonomi PPP mempertegas keberpihakannya pada konsep dan sistem ekonomi kerakyatan, terwujudnya keadilan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, penguasaan negara terhadap cabang-cabang ekonomi yang menguasai hidup orang banyak, maksimalisasi peran BUMN dan BUMD, dan mendorong peningkatan keswadayaan nasional (unit usaha keluarga/individual, usaha swasta, badan usaha negara dan koperasi) demi terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat dan bangsa Indonesia.
PPP berkomitmen pada upaya tegaknya supremasi hukum, penegakan HAM, terwujudnya tradisi kepatuhan hukum dan tradisi berkonstitusi, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, pembaruan hukum nasional, terciptanya tertib sipil dan rasa aman masyarakat, penguatan institusi dan instrumen penegak hukum, serta penguatan moralitas penegak hukum.
PPP berjuang demi terwujudnya kehidupan sosial yang religius dan bermoral, toleran dan menjunjung tinggi persatuan, taat hukum dan tertib sipil, kritis dan kreatif, mandiri, menghilangkan budaya kekerasan, terpenuhinya rasa aman masyarakat, mencegah segala upaya marjinalisasi dan kolonisasi budaya lokal baik atas nama agama maupun modernitas dan pembangunan, mengembangkan nilai-nilai sosial budaya yang bersumber pada ajaran etik, moral dan spiritual agama, serta mengembangkan seni budaya tradisional dan daerah yang memperkaya seni budaya nasional yang didalamnya dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan.
PPP berkomitmen pada terwujudnya manusia Indonesia yang berkualitas yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta kualitas kesehatan yang baik. Program pembangunan kesejahteraan hendaknya diarahkan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial yang adil dan merata serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
PPP bertekad menjadikan bidang pendidikan sebagai prioritas dan titik tolak pembangunan kesejahtaraan, yang darinya diharapkan lahir manusia Indonesia yang cerdas, trampil, mandiri dan berdaya saing tinggi.
Visi politik luar negeri PPP diorientasikan pada upaya mengembangkan politik luar negeri yang bebas dan aktif, dalam arti bahwa Indonesia ikut aktif memajukan perdamaian dunia dan menentang segala bentuk penjajahan, menolak ketergantungan terhadap pihak luar manapun yang dapat mengurangi kedaulatan Indonesia, memelihara persahabatan antara negara Republik Indonesia dengan negara-negara lain atas dasar saling menghormati dan kerjasama menuju terwujudnya perdamaian dunia yang adil, beradab dan dengan prinsip keseimbangan.
Misi PPP (Khidmat Perjuangan)
PPP berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, meningkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim). Dengan demikian PPP mencegah berkembangnya faham-faham atheisme, komunisme/marxisme/leninisme, serta sekularisme, dan pendangkalan agama dalam kehidupan bangsa Indonesia.
PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memperhatikan nilai-nilai agama terutama nilai-nilai ajaran Islam, dengan mengembangkan ukhuwah basyariyah (persaudaraan sesama manusia). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang berkembangnya neo-feodalisme, faham-faham yang melecehkan martabat manusia, proses dehumanisasi, diskriminasi, dan budaya kekerasan.
PPP berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman, mempertahankan dan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang proses disintegrasi, perpecahan dan konflik sosial yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang ber-bhineka tunggal mika.
PPP berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang setiap bentuk otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni, serta kesewenang-wenangan yang mendzalimi rakyat.
PPP berkhidmat untuk memperjuangkan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridlai oleh Allah SWT, baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur. Dengan demikian PPP mencegah berbagai bentuk kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, pola kehidupan yang konsumeristis, materialistis, permisif, dan hedonistis di tengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.
STRUKTUR & PERSONALIA DPP PPP MASA BAKTI 2011-2015
Pengurus Harian DPP PPP
1. Ketua Umum Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si.
2. Wakil Ketua Umum H. Emron Pangkapi
3. Wakil Ketua Umum Drs. H. Hasrul Azwar, MM.
4. Wakil Ketua Umum Ir. H. Suharso Monoarfa, MA.
5. Wakil Ketua Umum Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin
6. Ketua Drs. H. Irgan Chairul Mahfiz
7. Ketua Dra. Hj. Ermalena Muslim
8. Ketua H. Achmad Farial
9. Ketua Dra. Hj. Wardatul Asriah
10. Ketua Drs. H. Zainut Tauhid Sa’adi, M.Si.
11. Ketua H. A. Rahman, S.Sn., M.Sn. (Rahman Yacob)
12. Ketua Muhamad Arwani Thomafi
13. Ketua Dr. Hj. Reni Marlinawati
14. Ketua Capt. H. Epyardi Asda, M.Mar.
15. Ketua H.M. Sholeh Amin, SH.
16. Ketua Ir. Hj. Fernita Darwis
17. Ketua Dra. Hj. Okky Asokawati, S.Psi.
18. Ketua H. Icuk Sugiarto
19. Ketua Ir. Aunur Rofik
20. Ketua Makmun Halim Thohari, SH.
21. Ketua H. Rusli Effendi, SPd.I, SE, M.Si.
22. Ketua H. Yusroni Yazid, SE.
23. Ketua Hj. Hizbiyah Rohim, S.Sos.
24. Ketua Dr. H. F. Masykur Hasyim, MM, MBA
25. Ketua H. A. Dimyati Natakusumah, SH.
26. Ketua H. Andi M. Ghalib, SH, MH.
27. Ketua H. Iskandar Syaichu.
28. Ketua H. Usman M. Tokan, MBA.
29. Sekretaris Jenderal Ir. H. M. Romahurmuziy, MT
30. Wakil Sekretaris Jenderal Drs. Mansyur Kardi, M.Si.
31. Wakil Sekretaris Jenderal Drs. H. Isa Muchsin
32. Wakil Sekretaris Jenderal Hilman Ismail Metareum, SE.
33. Wakil Sekretaris Jenderal Ir. Dyah Anita Prihapsari, MBA
34. Wakil Sekretaris Jenderal Drs. H. Husnan Bey Fananie, MA.
35. Wakil Sekretaris Jenderal Ir. Sigit Hariyanto
36. Wakil Sekretaris Jenderal Hj. Ratih Sanggarwati
37. Wakil Sekretaris Jenderal Dra. Hj. Laili Nailulmuna
38. Wakil Sekretaris Jenderal Joko Purwanto
39. Wakil Sekretaris Jenderal Ir. Dini Mentari
40. Wakil Sekretaris Jenderal Ir. M. Qoyyum Abdul Jabbar, M.Si.
41. Wakil Sekretaris Jenderal Dra. Siti Nurmila Muslih
42. Wakil Sekretaris Jenderal Akhmad Ghozali Harahap, S.Ag, M.Si.
43. Wakil Sekretaris Jenderal Dr. Hj. Ariza Agustina, M.Si.
44. Wakil Sekretaris Jenderal H. M. Ghozi Alfatih, S.Ag.
45. Wakil Sekretaris Jenderal H. Hasan Husaeri Lubis
46. Wakil Sekretaris Jenderal Dr. Hj. Elviana, M.Si.
47. Wakil Sekretaris Jenderal Drs. H. Ridho Kamaluddin
48. Wakil Sekretaris Jenderal Dra. Hj. Munawaroh
49. Wakil Sekretaris Jenderal H. Syaifullah Tamliha, S.Pi, MS.
50. Wakil Sekretaris Jenderal Sitti Maryam Thawil, SE, MM.
51. Wakil Sekretaris Jenderal H. Ahars Sulaiman, SH, MH
52. Wakil Sekretaris Jenderal Hj. Etha Aisyah Hentihu
53. Bendahara Umum Drs. H. Mahmud Yunus
54. Wakil Bendahara I H. Asmui Suhaimi
55. Wakil Bendahara II Hj. Emilia Contessa
Pimpinan dan Anggota Majelis Syar’iah
Ketua KH. Maimun Zubeir
Wakil Ketua KH. Nur Muhammad Iskandar, SQ.
Wakil Ketua KH. Idris Marzuki
Wakil Ketua KH. Zanuddin Jazuli
Wakil Ketua KH. Ridwan Ibrahim Lubis
Wakil Ketua KH. Syukron Makmun
Wakil Ketua Drs. KH. Z. Arifin Junaidi
Wakil Ketua KH. Nazri Adlani
Wakil Ketua H. DR. Andi Djamaro Dulung, SH, MM
Wakil Ketua Habib Idrus Jamalullail
Wakil Ketua KH. Miftahul Ahyar
Sekretaris Drs. H. Anas Thahir
Wakil Sekretaris KH. Muhammad Sathori
Wakil Sekretaris DR. Abdul Ghofur Maimun
Wakil Sekretaris KH. Pangadilan Daulay
Wakil Sekretaris KH. Muhammad Fahrurozi
Wakil Sekretaris KH. Hasanuddin Hidayatullah, MA.
Wakil Sekretaris IR. H. Khoirul Huda Wahid
Wakil Sekretaris H. Abdul Kholiq Mahfudz, MA.
Wakil Sekretaris KH. Makmun Bakri
Wakil Sekretaris H. Mustofa Asegaf
Wakil Sekretaris KH. Muhammad Ardani, S.Ag.
Anggota KH. Hamid Baidhowi
Anggota KH. Nurul Huda Jazuli
Anggota KH. Machrus Amin
Anggota KH. Mas Ahmad Subadar
Anggota KH. Anwar Mansur
Anggota KH. Kharis Shodaqoh
Anggota KH. Abdurrahman Goffar
Anggota KH. Abdul Wahid Karim
Anggota KH. Qudsi
Anggota KH. Masyhuri Malik
Anggota KH. Amin Bunyamin
Anggota KH. Makmur Noor
Anggota KH. Djadja Zakaria
Anggota Habib Syarif Muhammad Alaydrus
Anggota KH. Makhtum Channan
Anggota KH. Nawawi Mafudz
Anggota KH. Yunus Sasi
Anggota Hj. Noordahri Ibrahim
Anggota KH. Syaiful Islam
Anggota KH. Nuruddin
Anggota KH. Mahrus
Anggota KH. Hamid
Anggota KH. Arwani Faisal, MA.
Anggota KH. Nur Muhammad Ahmad
Anggota KH. Abdul Waris Ilyas
Anggota Drs. KH. Makmun Al Ayyubi
Anggota KH. Bahrum Zaman
Anggota KH. Hamdi Ma’ani
Anggota KH. Dahlan Hasyim
Anggota KH. Afif Astari
Anggota KH. Ahya Al Ansori
Anggota KH. Anwar Iskandar
Anggota KH. Tubagus Abdurahman
Anggota DR. KH. Abdul Muchit Fatah
Anggota KH. Ahmad Chumedy
Anggota KH. Maman Sumardi
Anggota KH. Hanif Muslih
Anggota KH. Munzir Tamam
Anggota KH. Mas Mansur
Anggota H. Sumargono
Anggota KH. Moh. Rodja
Anggota KH. Ja’far Yusuf
Anggota KH. Hasib Wahab
Anggota DR. KH. Masyhuri Naim, MA.
Anggota TGK. Rasyidin
Anggota TGK. Muhtar Usman
Anggota KH. Asnan Ritonga
Anggota Buya Haji Boy Lestari Dt. Palindih
Anggota KH. Sa’roni
Anggota KH. Hasyim, S.Pd, MA.
Anggota KH. Nuruddin
Anggota KH. Rifai, BA.
Anggota KH. Lopi Tarpika
Anggota KH. Hasan Basri, Lc.
Anggota KH. Mudarris
Anggota Drs. MGS. KH. Zaini Husin Umrie
Anggota Drs. H. Zulyaden
Anggota KH. Ahmad Kurtubi
Anggota Prof. DR. KH. Juhaya S. Praja
Anggota KH. Abdurahim Tabranie
Anggota Drs. H. Habib Syakur
Anggota KH. Mukhosis
Anggota KH. Muhajir Alwi, S.Pd.I.
Anggota KH. Abdussyukur Al Hamidy
Anggota KH. Saifullah
Anggota KH. Habid Asrori
Anggota Ust. Soman Poiyo
Anggota KH. Abdullah Yahya S.
Anggota KH. Abdillah Umar T.
Anggota KH. Fathuddin Sukkara, Lc.
Anggota Prof. H. Abdul Rahman RAzak, SE, MS.
Anggota TGH. Muzhar Bukhori Muslim
Anggota Drs. H. Mohammad Djakfar
Anggota H. Rusdi Hassanusy
Anggota KH. Safri Hasan
Anggota Ust. Labuani
Anggota Drs. H. Ladama Solehuddin, M.Si.
Pimpinan dan Anggota Majelis Pertimbangan
Ketua Drs. H. Zarkasih Nur
Wakil Ketua Drs. H. Tosari Wijaya
Wakil Ketua H. Uray Faisal Hamid, SH.
Wakil Ketua H. Ali Hardi Kiaidemak, SH, M.Si.
Wakil Ketua Drs. H. Ahmad Sumargono
Wakil Ketua H. M. Natsir Jakfar
Wakil Ketua H. Wan Abubakar, SH, M.Si.
Wakil Ketua Drs. H. Akhmad Muqowam
Wakil Ketua Drs. H. Nu’man Abdul Hakim
Wakil Ketua Drs. H. Ramlan Sasmita, M.Pd.I.
Wakil Ketua H. Sukardi Harun
Wakil Ketua H. M. Kurdi Mukri
Sekretaris Drs. H. Lukman Hakim Hasibuan
Wakil Sekretaris Hj. Yies Sa’diyah Ma’sum
Wakil Sekretaris H. Husen Maskati
Wakil Sekretaris H. Ali Jabbar Napitupulu, SH.
Wakil Sekretaris KH Muslih ZA
Anggota H. M. Djaffar Siddiq
Anggota Drs. H. Burhanuddin Somawinata
Anggota Drs. H. Hisyam Alie.
Anggota H. Iedil Suryadi, BA.
Anggota H. Badruddin, LC.
Anggota Drs. H. Zaidan Jauhari
Anggota Drs. H. Ubaidillah Murad
Anggota DR. Hasan Basri Rahman, MM, MHI
Anggota KH. Mursyid Qorie
Anggota H. Usman Sahidi, SH.
Anggota Drs. H. Maksum Zaeladry
Anggota KH Asep Maoshul
Anggota Dra. Hj. Mursyidah Thahir, MA.
Anggota H. M. Amin Baidowi
Anggota Ustadzah Dra. Aminah Ismail
Pimpinan dan Anggota Majelis Pakar
Ketua H. Barlianta Harahap, SE, MBA.
Wakil Ketua Dr. H. Endin AJ Soefihara, MMA.
Wakil Ketua Dr. H. Anwar Sanusi,SH, S.Pel, MM.
Wakil Ketua Dr. Ansori Sinungan, SH, MH, LLM
Wakil Ketua Prof. Dr. H. Qomari Anwar
Wakil Ketua Dr. H. Pramudya Ardanta Taufik
Wakil Ketua Bambang Sujatmiko, SE.
Wakil Ketua Dr. Asrul Tanjung, SE
Wakil Ketua Prof. Dr. Nabilah Lubis
Wakil Ketua Dr. Nizar Dahlan
Wakil Ketua Dr. Yusnar Yusuf
Wakil Ketua Prof. Dr. Ir. Andi Baharudi Mappangadja, M.Sc.
Wakil Ketua Dr. Ahmad Zainuri, M.Si.
Sekretaris Ahmad Yani, SH, MH.
Wakil Sekretaris Dra. Lena Maryana Mukti
Wakil Sekretaris Dra. Ngudi Astuti, M.Si.
Wakil Sekretaris Drs. H. Bahri Mappiase, M.Si.
Wakil Sekretaris Drs. H. Syamsul Alam Mallarangeng
Anggota H. Usman Jakfar
Anggota Endang Sukandar
Anggota Drs. H. Amin Suparmin
Anggota Drs. H. Zaini Rahman
Anggota Drs. H. Ikhwan Asrin
Anggota Noerhari Astuty, S.Sos.
Anggota Roosmani Soedibyo, Msc., PhD.
Anggota Hj. Laily Yudo Paripurno, SH.
Anggota Dalail, SE, M.Sc.
Anggota DR. Amir Hamzah, SH, MH.
Anggota Mustafa M. Bong,SH.
Anggota Drs. H. Yulte Marjon
Anggota Prof. Dr. Sardjana, Sp. Og., SH
Anggota dr. Ali Pasha Saman
Anggota Ir. Ibrahim Arif, SH, M. Agr.
Anggota Pattekai, SH, M.Sc.
Anggota M. Soerasa, BA.
Pimpinan dan Anggota Mahkamah Partai
Ketua Drs. H. A. Chozin Chumaidy
Wakil Ketua Dr. H. M. Muchtar Aziz
Anggota Yudo Paripurno, SH.
Anggota Hj. Aisyah Aminy, SH.
Anggota DR. Zain Badjeber, SH.
Anggota Drs. H. Ramly Nurhapy, M.Si.
Anggota Hj. Machfudhoh Aly Ubaid
Anggota Drs. Arman Remy, MS, SH,MH, MM.
Anggota H.M. Sjaiful Rachman, SH, MH.
DEPARTEMEN DAN LEMBAGA DPP PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
1. Departemen Organisasi
Ketua : Afdhal ZA, SE
Wakil Ketua : Ir. Firmansyah Mardanoes, MM.
Anggota : Juffa Shadik, S.Ag.
Anggota : Fadlin Avisenna Nasution, SH, MH.
Anggota : Dra. Farah Nur
2. Departemen Penguatan Ideologi
Ketua : Ahmad Sani, SH.
Wakil Ketua : Drs. Alfian Tanjung
Anggota : Fithria Maimuna De Mahu
Anggota : Hendradinata, SH.
Anggota : Kemas Darmai, S.Sos.I.
3. Departemen Rekrutmen Anggota
Ketua : Muhammad Badi Zamanil Masnur, M.Si.
Wakil Ketua : Mohammad Musyaffa, S.Th.I.
Anggota : Nining Hardiningsih, SH.
Anggota : Yusanida, M.Pd.
Anggota : Budi Nauli Hasan Basri
4. Departemen Kaderisasi
Ketua : Ai Maryati Shalihah
Wakil Ketua : Wahyu Satriadi, SHIP.
Anggota : Algi Alghifari, SE.
Anggota : Chepy Apriyanto
Anggota : Desy Nurhasanah
5. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
Ketua : H. Ison Basyuni
Wakil Ketua : Pemi Apriyanto, S.Sos.
Anggota : Fadhilah Achmad, MM.
Anggota : Erni Yusnita Yusuf
Anggota : Hadi Mustofa
Anggota : Ipah Srimulyana
Anggota : Drs. Muslimin MT.
Anggota : Suwardi
Anggota : Tuti Nurbaeti
6. Lembaga Penanggulangan Bencana Alam
Ketua : Heryadi, SE.
Wakil Ketua : Andika M. Yudika Monoarfa
Anggota : M. Sholeh, Lc, MA.
Anggota : Budi Harun
Anggota : Dedy Setiawan, SH.
Anggota : Ferly Syuhada
Anggota : Helviyanti
Anggota : Jhoni Andri, ST.
Anggota : Drs. H. M. Husni Thamrin, MA, M.Si.
7. Departemen Pemuda dan Mahasiswa
Ketua : Hamza Rahayaan, SH.
Wakil Ketua : Dawax Fathurahman
Anggota : Andrian Kurnia Putra
Anggota : Basty Sulistyanto, M.Pd.
Anggota : Erlangga Husada, S.Ked.
8. Departemen Olahraga
Ketua : Tommy Adrian Firman
Wakil Ketua : Joko Supriyanto
Anggota : Hari Buhari
Anggota : Mirajuddin Hengky Silatang, SH.
Anggota : Yusuf Brillian
9. Departemen Syiar dan Dakwah
Ketua : Qotrun Nada Syatiri Ahmad
Wakil Ketua : Sa'dullah Afif, S.Pd.I.
Anggota : Sya'roni Mubarok, S.Sos.
Anggota : Khairul Hadi Nasution, S.Ag.
Anggota : Fauzi Bushairi
10. Departemen Hubungan Antar Agama dan Pengembangan Syariah
Ketua : Ali Zawawi, M.Si.
Wakil Ketua : Rusdi Arif, MA.
Anggota : Ade Munadi, Lc.
Anggota : Ainul Yakin, S.Ag., M.Si.
Anggota : Andi Kusma Neswaty
11. Lembaga Zakat, Infaq dan Shodaqoh
Ketua : M. Suaidi, MBA.
Wakil Ketua : Baluki Ahmad, Lc.
Anggota : Darmawan Wijaya, S.Ag.
Anggota : Bambang Rismayanto, S.Pd.I.
Anggota : Imam Syafi'i, MA
Anggota : Lulik Silviatul Aliah, ST
Anggota : Mahbub Komarudin, S.Ag.
Anggota : Ubaidillah Sadewo, S.Ag., MA
Anggota : Zainal Abidin Alting, S.Kom.
12. Departemen Kesehatan
Ketua : M. Iqbal, SE, M.Sc.
Wakil Ketua : Dudi Herna Gunandi, SKM, MM.
Anggota : Marwan Firmansyah
Anggota : Reno Laila Fitria, S.Sos, M.Si.
Anggota : Ir. Inayah Ali Tamim
13. Lembaga Pengabdian Masyarakat
Ketua : Al Buchori Al Wachid
Wakil Ketua : Citra Dewi Izzudin,SH
Anggota : Aida Maqbullah H. Adnan
Anggota : Dyta Octavia
Anggota : Abdul Kadir, ZA.
Anggota : Ihsanudin, S.Fil.
Anggota : Muhtar Senop
Anggota : Nurselvyana Sungkar, S.Sos
Anggota : Setyo Budi Nugroho
14. Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Ketua : Drs. H. Hadimulyo, M.Si.
Wakil Ketua : Drs. H. Lukman Hakiem
Anggota : Abdurrahman
Anggota : Budi Purwanto, SE, MM
Anggota : Drs. H. Elishman Iljas
Anggota : Muhan E. Djani
Anggota : Muhrizi Fauzi
Anggota : Drs. Sahlul Fuad
Anggota : H. Quraisyi Sadzili, SQ
15. Departemen Hubungan Media Massa
Ketua : Muhammad Baidlowi Yusuf, S.Si.
Wakil Ketua : Abdullah Mubarok, S.Hum.
Anggota : Nita Lubis
Anggota : Rizal Syarifudin
Anggota : Bambang Yusril Maloko
16. Lembaga Penerbitan
Ketua : M. Fauzi Sarmada
Wakil Ketua : Taufiq Hidayat
Anggota : Asril Matalitti
Anggota : Azhar Rabni, S. Kom.
Anggota : E. Karyana
Anggota : Mochamad Rifai
Anggota : Muhamad Bakri
Anggota : Supriyadi
Anggota : Unrizon, SH
17. Departemen Kerjasama Partai Politik dan Ormas Non Keagamaan
Ketua : Ir. Syahril Syah
Wakil Ketua : Surya Darma Darmin,B.Sc.
Anggota : Agus Ruslan, M.Pd.
Anggota : Fakhrudin Muhtar,S.Fils.I.
Anggota : Lulu Muslihah
18. Departemen Kerjasama Pemerintahan
Ketua : Dra. Hj. Nuraini Syaifullah
Wakil Ketua : Ady Muzadi, SE, MPP.
Anggota : M. Ambardi, SE.
Anggota : Dody Heru Sucahyo
Anggota : Tetty Afianti, S.Ag.
19. Departemen Hukum
Ketua : Ade Irfan Pulungan, SH.
Wakil Ketua : Ahmad Bay Lubis, SH.
Anggota : Asfifuddin, SH, MA.
Anggota : Fahmi Syakir, SH.
Anggota : Joko Kertopati, SH.
20. Departemen Advokasi HAM
Ketua : Wakil Kamal, SH. MH.
Wakil Ketua : Muhammad Fadli Nasution, SH, MH.
Anggota : Afdal Affan, SH.
Anggota : Zaenal Arifin Masruri, SH, MH.
Anggota : Jamhuri, SH.
21. Lembaga Bantuan Hukum
Ketua : Dr. Arsul Sani, SH.
Wakil Ketua : M. Hadrawi Ilham, SH
Anggota : Jou Hasyim Waymahing, SH, MH.
Anggota : Abdul Haris Ma'mun, SH.
Anggota : Agung Prabowo, SH.
Anggota : Ahmad Zain Allantani, SH, M.Si.
Anggota : Angga Brata, SH
Anggota : M. Nurlan, SH.
Anggota : Muslimin Mahmud, SH
22. Departemen Dakwah, Sosial, dan Pendidikan Luar Negeri
Ketua : Taufik Hidayat, S.Sos, MA.
Wakil Ketua : Drs. H. Taufiqurrahman
Anggota : H. Amin Lubis, Lc.
Anggota : Umar Zulkarnain Aziz, BA.
Anggota : Fenny
23. Departemen Ekonomi dan Budaya Luar Negeri
Ketua : Drs. H. Husni Jaelani
Wakil Ketua : Lexi Andian Darmasetiawan, MBA.
Anggota : Muhammad Iqbal
Anggota : Asy'ari Muhtar, MA.
Anggota : Karyono, S.Hi, S.Pd.
24. Departemen Politik dan Hukum Luar Negeri
Ketua : Don Haidy Abel, ST, B.A.Eng.
Wakil Ketua : Dinni Yuliedhani, SH, MBL
Anggota : Muhammad Fatahillah Mukrom
Anggota : Nasir Setia
Anggota : Zainudin Bey Fananie, M.Sc.
25. Departemen Pemetaan Potensi Ekonomi
Ketua : Drs. H. Kaspul Anwar
Wakil Ketua : Anjas Asmara
Anggota : Aulia Tahkim AD. Tjokroaminoto
Anggota : Mudzakir Rida
Anggota : Muhdian Anshori
26. Lembaga Kewirausahaan
Ketua : Narmodo
Wakil Ketua : Ita Rahmawati, SE, M.Si.
Anggota : Ir. H. Naufal Hayyin, MM.
Anggota : Adi Mahfudz WH.
Anggota : Akhmad Hambali
Anggota : Arief Rahman
Anggota : Budi Rianto
Anggota : Cepi Sudiana
Anggota : H. M. Hasanudin
27. Lembaga Pengembangan Ekonomi Umat
Ketua : Dodon Trikuswardana
Wakil Ketua : Imam Marsudi, M.Si.
Anggota : Ir. M. Soleh, MM.
Anggota : Muslimin Faishal Shaleh
Anggota : Nenny Nuraini
Anggota : Taufik Nurrahman
Anggota : Ismaryantini, S. Sos.
Anggota : Ferlina Jubahar
Anggota : Muhammad Ayub
28. Lembaga Asistensi Program Pembangunan
Ketua : M.H. Bahaudin
Wakil Ketua : Arif Mustofa, S.Pd.I.
Anggota : Mahbub Rosyidi, S.Ag, SH.
Anggota : Wardi Taufik, S.Ag., M.Si.
Anggota : Sofyan Sujudi, S.Kom.
Anggota : Kurnia Ramadhani, ST.
Anggota : Mansur, M.Si.
Anggota : Syaiful Rahmat Dasuki, SIP
Anggota : Ahmad Fikri Hidayat, SH, MH
29. Lembaga Kajian Ekonomi dan Pembangunan
Ketua : Dr. Fahrudin Salim, SE.
Wakil Ketua : Ir. Suaeb Didu
Anggota : Dra. Nur Rif’ah Masykur
Anggota : Ir. Buroqi Tarich Siregar
Anggota : Ir. Ahmad Fahir
Anggota : Fatiah
Anggota : M. Buzrizalti, SH, MH.
Anggota : Rizal Ma'ruf
Anggota : Rusidy Yusuf
30. Departemen Pendidikan
Ketua : Dra. Mimin Austiyana, MA.
Wakil Ketua : Dr. Popy Puadah
Anggota : Drs. Khakimudin
Anggota : Lutfi Aris Sasongko,S.Tp, M.Si.
Anggota : A. Rahman, SH.
31. Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya
Ketua : M. Nasim Khan
Wakil Ketua : Mutia Razella TS.
Anggota : Mercyano Niko Kapisan
Anggota : Yuyun Yunani
Anggota : Romi Wibisono, S.Kom.
32. Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Ketua : Dra. Hj. Irna Narulita
Wakil Ketua : Inna Muthmainnah TP, MBA.
Anggota : Dra. E. Hafadhah, M.Si.
Anggota : Dra. Hj. Wardatun Naim
Anggota : Shanty Irawan
33. Departemen Atribut dan Iklan
Ketua : Bambang Wahyu Ganindra, ST.
Wakil Ketua : Andi Rusnadi, S.Sos.
Anggota : Drs. Ali Ridho
Anggota : M. Nafis Husni, ST
Anggota : M. Nasir Yusufi
34. Departemen Media Tracking
Ketua : Ir. Abdi Munif
Wakil Ketua : Mustopa, ST
Anggota : Ahmad Fajar, SE.
Anggota : Wisnu Jaluakbar, ST.
Anggota : Muhammad Yunus, S.Ag.
35. Departemen Mobilisasi Umum
Ketua : Suryobroto, M.Sc.
Wakil Ketua : Surkan Suhaimi, SE.
Anggota : Ir. Fahmi Idris, SE.
Anggota : Aji Tanjung
Anggota : Rochmat, S.Kom.
36. Departemen Pemberdayaan Sumatera Bagian Utara
Ketua : Haris Sambas
Wakil Ketua : Hasanudin Abu Shomad
Anggota : Surya Darma Ibrahim, MA.
Anggota : Neneng Lasmita Susanti, SE.
Anggota : Wisdan Arsyad Thalib Lubis
37. Departemen Pemberdayaan Sumatera Bagian Selatan
Ketua : Anita Louiza
Wakil Ketua : Dedi Mulyadi Muis, SH.
Anggota : Juanda, S.Pd.I.
Anggota : Ir. Hamdi Buldan, MT
Anggota : Umi Ilayana, SH.
38. Departemen Pemberdayaan Jawa Barat, DKI, dan Banten
Ketua : Abdullah Mansur, S.Ag, M.Pd.
Wakil Ketua : Hj. Ayu Uke Octarina Afero
Anggota : Asikin, S.Ag.
Anggota : Luthfi Hedmansyah
Anggota : Drs. H. Taufikurrahman, MA.
39. Departemen Pemberdayaan Jawa Tengah dan DIY
Ketua : Muchtar Hadyu, SH.
Wakil Ketua : Hj. Zunnatul Mafruchah, SH.
Anggota : Nur Cholid
Anggota : M. Muntoha
Anggota : Assegaff Noor Thohary
40. Departemen Pemberdayaan Jawa Timur
Ketua : Ir. H. Bambang Adhyaksa
Wakil Ketua : H. Ahmad Zainal Ridho
Anggota : Moch. Ikhsan Efendi, SE, M.Si.
Anggota : Zainal Fanani, S.Pd.I.
41. Departemen Pemberdayaan Kalimantan
Ketua : Drs. Rusdin M. Noor
Wakil Ketua : H. Syamsuri SP, MM.
Anggota : Cecep Agus, S.Pd.I.
Anggota : Asban, SH, MH.
Anggota : Sam Aliandono SE, MM.
42. Departemen Pemberdayaan Sulawesi
Ketua : Hasbullah Hasan Basri
Wakil Ketua : Idham Chalid, M.Si.
Anggota : Aligahar, AR, S.Pd, MH.
Anggota : H. M. Subhan Wajo, SE.
Anggota : Suryanti. R
43. Departemen Pemberdayaan Bali dan Nusa Tenggara
Ketua : H. Norman Fauzi
Wakil Ketua : Nur Fadilah Kadir Ahmad, SH, MH.
Anggota : Zulkifli, S.Si.
Anggota : Ahmad Tagrir
Anggota : Syamsul Bahro, MBA.
44. Departemen Pemberdayaan Maluku dan Papua
Ketua : Ir. H. M. Ardhi Muhammad
Wakil Ketua : Zainal Munir,SH
Anggota : Alimuddin Sangaji,SH.
Anggota : Sanajihitu Tuhuteru, SE.
Anggota : Olos Wasahua
45. Departemen Politik
Ketua : Defy Indiyanto Budiarto, S.IP. MA.
Wakil Ketua : M. Syahril Wasahua, S.Hi.
Anggota : Otep Kurnia, ST
Anggota : Abubakar Huremaking
Anggota : Edi Suryanto
46. Lembaga Kajian dan Optimalisasi Sistem Pemilu
Ketua : Usni Hasanuddin
Wakil Ketua : Dra. Tri Apritasari
Anggota : Achmad Baedowi
Anggota : H. Ade Marfuddin
Anggota : Firmansyah
Anggota : Asep Salwany
Anggota : Fahladi Tsaqaufi
Anggota : Sri Rayani
Anggota : Ruslan Fauzi
47. Departemen Pengelolaan Logistik Pemilu
Ketua : Zakaria Rachmat, SE.
Wakil Ketua : Syarifudin, S.Ag.
Anggota : Marwan Usman
Anggota : Eko Suhendro
Anggota : Gaung Satrio
48. Departemen Pengembangan Potensi & Sinkronisasi Caleg
Ketua : H. Achmad Daeng Se're, S.Sos.
Wakil Ketua : Suardi Herik
Anggota : Achmad Fikriandy Mutamam, SE.
Anggota : Muhammad Anwar
Anggota : Syamsul Anwar
49. Departemen Pemenangan Pemilu Kada
Ketua : Mulyadi Ikhsan
Wakil Ketua : Zaini Shofari, S.Si, M.Si.
Anggota : Fahmi Fabian
Anggota : Lukman Hakim Kota
Anggota : Muhammad Sya'bani
50. Lembaga Survey dan Telepolling
Ketua : Gugus Joko Waskito
Wakil Ketua : Zaini Rahman Miftah
Anggota : Ahmad Mustofa, ST.
Anggota : Akup Supriyadi
Anggota : M. Elban Faqih
Anggota : Rahmatullah
Anggota : Siti Hajar
Anggota : Taufik Hidayat
Anggota : Tobahul Aftoni
51. Departemen Perencanaan dan Pengendalian
Ketua : Fahmi Alfansi Putra Pane,S.Hut
Wakil Ketua : Qorinatul Hasannah, SE.
Anggota : Ridwan Ali Tamim, SH
Anggota : Dedy Chandra, S.Sos
Anggota : Samsul Hilal, ST
52. Departemen SMS Centre
Ketua : Meldi Rendra
Wakil Ketua : Arya Permana Graha, S.Ikom
Anggota : Andra Bani Sagalane, SH.
Anggota : Drs. H. Hasanudin Sandy
Anggota : Ranoldi Mardinsyah
53. Departemen Website dan Jejaring Sosial
Ketua : Zubairi Hasan, S.Ag.
Wakil Ketua : Haris Setiawan, SE.MM
Anggota : Jamaludin Mahmud, SH
Anggota : Ir. Aryo Pamungkas
Anggota : Darmawansyah, S. Kom